ROKAN HILIR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rokan Hilir melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) telah merealisasikan pembayaran gaji perangkat desa untuk periode Juni dan Juli 2026.
Sementara itu, pembayaran gaji untuk periode Agustus dan September 2026 masih menunggu ketersediaan anggaran pada kas daerah.
Kepala BPKAD Rohil, M. Fauzi, S.IP., M.Si., M.H., mengatakan secara teknis tidak terdapat kendala dalam proses pencairan gaji perangkat desa. Menurutnya, kondisi keuangan daerah yang masih terbatas menjadi faktor pembayaran untuk dua periode berikutnya belum dapat direalisasikan.
“Pemerintah daerah saat ini masih menunggu ketersediaan anggaran di kas daerah sebelum proses pencairan untuk dua bulan berikutnya tersebut dapat dilakukan,” ujar Fauzi, Senin (9/11/2026).
Fauzi menegaskan, Pemkab Rohil tetap berkomitmen memenuhi hak para perangkat desa. Pembayaran akan segera direalisasikan setelah kondisi kas daerah memungkinkan.
“Sebenarnya kendala tidak ada, kita masih menunggu ketersediaan anggaran. Jika anggaran sudah cukup, maka segera kita realisasikan,” katanya.
Selain persoalan ketersediaan anggaran, BPKAD Rohil juga mengingatkan pemerintah kepenghuluan agar memastikan seluruh persyaratan administrasi untuk proses pembayaran berikutnya telah dipenuhi.
Fauzi meminta para penghulu proaktif dalam mempersiapkan dokumen dan tidak menunda penyelesaian administrasi yang diperlukan.
Menurutnya, kelengkapan administrasi menjadi salah satu bagian penting dalam proses pengajuan pembayaran sehingga ketika anggaran tersedia, proses pencairan dapat segera dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku.
Seluruh dokumen administrasi tersebut nantinya disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kepenghuluan (PMK) Rohil selaku instansi teknis yang membawahi pengajuan pembayaran gaji perangkat desa.
Dengan telah direalisasikannya pembayaran untuk Juni dan Juli, Pemkab Rohil saat ini masih menunggu ruang fiskal yang memungkinkan pembayaran gaji Agustus dan September dapat disalurkan.
Pemerintah daerah berharap ketersediaan anggaran segera mencukupi sehingga hak para perangkat desa untuk dua periode tersebut dapat dibayarkan tanpa menunggu lebih lama.
